Satuan Tugas (Satgas) Perumahan merupakan tim transisi sebelum terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Oleh karena itu, agar program 3 juta rumah bisa terwujud dengan baik, maka dalam pelaksanaannya sebaiknya untuk mengikuti rekomendasi dari Satgas tersebut.
Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto menegaskan, program 3 juta rumah merupakan amanah Presiden Prabowo Subianto dan harus dijalankan bersama. Program yang terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan itu, kata Joko Suranto, harus terealisasi karena merupakan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
“Program mulia ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan telah disampaikan RI-1 kepada masyarakat, bahkan di forum internasional. Begitu pun Satgas Perumahan berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan komunitas perumahan. Program ini ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau tidak dicapai, hal itu tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan (distrust) kepada pemerintah. Tetapi kami masih berkeyakinan program ini akan terealisasi,” ujar Joko Suranto kepada sejumlah media, di Jakarta, Rabu (20/11).
Dikatakan Joko Suranto, meski memantau beberapa kebijakan baru seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong, program rumah gratis serta rencana penurunan harga jual rumah masih belum berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah dan berbeda dari arah yang selama ini disampaikan, tetapi asosiasi tertua dan terbesar di Indonesia itu terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas Perumahan.
“Kami di REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meski pun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah,” jelas Joko Suranto yang merupakan CEO Buana Kassiti Group.
Sedangkan terkait keberlanjutan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Anggota Satgas Perumahan itu mengatakan seharusnya program FLPP tetap berkelanjutan karena di 2025 sudah disiapkan anggarannya untuk 220.000 unit dan Tapera 40.000 unit. Bahkan, ungkap Joko, ada komitmen awal angkanya akan ditingkatkan menjadi sekitar 300.000 unit.
Joko Suranto mengatakan, anggaran untuk program perumahan di dalam APBN tahun 2025 juga sudah diajukan oleh tim Satgas Perumahan yang kemudian dikoordinasikan dengan Bappenas dengan total Rp53 triliun. Tetapi kepastian anggaran tersebut masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan karena belum ada rincian alokasi anggaran akan masuk ke pos yang mana, mengingat Keppres atau Perpres mengenai Kementerian PKP hingga kini belum terbit.
“REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepeneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah. Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api,” ungkapnya.
Pembiayaan Program 3 Juta Rumah
Sedangakan mengenai pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.
Lebih lanjut Joko Suranto menegaskan program 3 juta rumah ini bukan hanya masalah penyediaan rumah, tetapi juga tentang bagaimana membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Peran sektor properti termasuk perumahan di dalamnya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14%, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berkisar 35% hingga 55%,” sebutnya.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan riset yang dilakukan REI bekerjasama dengan Lembaga Management Universitas Indonesia (LM UI), setiap investasi properti sebesar Rp112 triliun atau setara dengan US$7 miliar dapat memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perekonomian nasional. Dimana setiap tahun, investasi properti di Indonesia rata-rata mencapai Rp120 triliun-Rp145 triliun.
Riset tersebut, menurut Joko, dilakukan sebelum kondisi ekosistem dan lingkungannya diperbaiki. Tetapi kini dengan adanya Kementerian PKP, tentu dampak ekonominya menjadi semakin besar.
“Jika dibedah lagi, maka properti adalah tulang punggung industri padat karya karena melibatkan 185 industri terkait. Dengan kontribusi sebesar itu, selayaknya perizinan di sektor ini semakin cepat,” pungkas Joko.
